Oli Bekas Cemari Sungai, PT Cheng Kai Lie Hanya Diberi Sanksi Administratif

Pada:

Tangerang, Limbahnews.com – Pencemaran limbah industri masih saja terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya, PT Cheng Kai Lie, perusahaan pengelolaan limbah oli yang diduga telah mencemari aliran Sungai Pisangan Jaya dan Sungai Cirarab, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, sejak beberapa bulan lalu.

Warga dan sejumlah aktivis lingkungan sudah mengajukan protes hingga aksi demonstrasi agar perusahaan diberikan sanksi yang tegas dan berat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Banten, memastikan bahwa pabrik oli bekas milik PT Cheng Kai Lie di Kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan telah melakukan pencemaran.

Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan hasil pengecekan di lapangan disimpulkan Sungai Cirarab tercemar oli bekas dari PT Cheng Kai Lie. Oleh karena itu, pihaknya langsung melaporkan pencemaran itu ke KLHK.

“Pencemaran di Sungai Cirarab itu terjadi karena kerusakan pembuangan limbah di pabrik PT Cheng Kai Lie. Maka kami langsung melaporkan temuan tersebut ke KLHK,” ungkap Taufik.

Dikatakan, KLHK sudah memberikan sanksi administratif terhadap PT Cheng Kai Lie. Pada pertengahan Maret 2022 lalu, KLHK dikabarkan sedang melakukan evaluasi terhadap pabrik oli bekas tersebut. Evaluasi itu dilakukan untuk memutuskan apakah pabrik itu boleh beroperasi kembali atau ditutup.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahan yang telah mencemari lingkungan, kewenangan itu ada di KLHK. Kami masih menunggu hasil evaluasi dari KLHK,” terangnya seperti ditulis Radar24news, belum lama ini.

Terkait itu, salah seorang warga Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Enjang Yuda mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas terhadap perusahan yang telah mencemari lingkungan. Sanksi tegas itu perlu dilakukan agar memberikan efek jera.

Pada 7 April 2022 lalu, aktivis lingkungan dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Tangerang Utara (Himaputra) meminta agar pemerintah daerah (pemda) setempat mengambil langkah cepat dan tegas dengan membekukan izin bagi perusahaan/pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan di daerah ini.

Ketua Himaputra Nuradi mengatakan jika mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang sudah terbukti melanggar harus diberikan sanksi tegas berupa pembekuan atau pencabutan izin operasi. “Bila perlu penutupan perusahaan. Atau pembekuan izin, agar ada efek jera dan industri tidak macam-macam lagi di Kabupaten Tangerang,” ujarnya pula.

Kepala Desa Pisangan Jaya Muhammad Khotib mengatakan, dirinya sudah menyurati DLHK, DPRD Komisi III, dan Bupati Tangerang. Namun, sampai saat ini belum juga ada respons atau tindakan dari mereka. [LN-02] redaksi@limbahnews.com

Limbahnews.com adalah media informasi limbah/sampah, solusi, teknologi, bisnis, industri, dan inovasi ekonomi sirkular. Platform ini juga melayani berbagai jasa, AMDAL, konsultasi, promosi, penguatan brand/citra, serta berbagai kerja sama atau kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Info rinci melalui 081356564448.

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Hilang Rp 551 Triliun Per Tahun, Kementan dan FAO Kaji Pangan yang Terbuang

Jakarta, LN- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan...

Jakarta Tawarkan 15 Proyek, ITF Sunter Bakal Dapat Investor?

Jakarta, LN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan...

Bersama Kalbe Farma, Pertalindo Gelar Pelatihan Kiat Sukses Raih Proper Emas

Jakarta, LN - Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia...

Pengurusan Amdal Terlalu Lama, Proyek Energi Banyak Terhambat

Jakarta, Limbahnews.com - Hadirnya regulasi baru terkait ketentuan izin...